PBNU Minta Presiden Bubarkan Pesantren dan Ormas yang Ajarkan Paham Bertentangan Dengan Pilar Kebangsaan

Presiden Jokowi dan Said Aqil Siraj Memberikan Keterangan Pers.  

SO - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan pesantren dan ormas yang mengajarkan paham radikalisme. Ajaran yang mereka buat bertentangan dengan pilar kebangsaan.

"Oleh karena itu bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar. bubarkan Pak! Bubarkan saja! atas nama Islam kek, atas nama Kristen kek, yang bertentangan dengan 4 pilar mohon, NU mohon agar pemerintah membubarkan organisasi itu," ujar Said di acara pembukaan Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 24 November 2016.

Said mengatakan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan radikalisme. Salah satunya di wilayah Jabar dan Jakarta. Dia mengatakan, apa yang diajarkan oleh pesantren radikal itu sering kali bertentangan dengan ideologi Pancasila bahkan menyimpang dari ajaran Agama Islam.

"Apa yang diajarkan mereka sering menjadi problem sebagai warga bangsa indonesia ini," kata Said di hadapan Jokowi. 

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang KH Nuril Arifin Husein meminta pemerintah untuk bertindak tegas membubarkan Front Pembela Islam (FPI) serta menangkap pimpinannya Rizieq Shihab.

"Saya sudah lama minta agar FPI dibubarkan saja, karena organisasi yang katanya membela Islam itu telah banyak melenceng dari ajaran Islam dan sering melanggar hukum dengan main hakim sendiri dan memaksakan kehendak," tegas Gus Nuril, kepada pers di ponpesnya kawasan Sendangguwo, Semarang, Rabu, 23 November 2016.

Menurut mantan Panglima Pasukan Berani Mati pembela Gus Dur itu, FPI dan Rizieq Shihab dalam aksi menggoyang Ahok terlihat sangat aktif dan menjadi motor dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

"Mereka jelas punya agenda lain selain meminta Ahok dihukum. Ahok sudah tersangka sekarang mendesak-desak untuk ditahan. Bahkan mendatangi pimpinan DPR untuk dibentuk Pansus mengusut Presiden Jokowi. Ini jelas ada agenda untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah," tegas Gus Nuril.

Persoalannya sekarang, menurut Gus Nuril, berani tidak pemerintah membubarkan organisasi ini.

"Kalau ada laporan intelijen mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba makar, kan sekarang sudah kelihatan orang-orangnya? Jadi, berani atau tidak. Kalau berani, selesai kok persoalannya. Tapi kalau tidak, ya persoalannya tak akan pernah selesai," tegasnya.

Gus Nuril mengingatkan, kasus Ahok hanya sasaran antara untuk menjatuhkan pemerintahan. Sasaran akhirnya adalah menghancurkan Indonesia.

"Kasus Ahok sekaligus seperti menyadarkan kita bahwa kita harus menjaga betul kebhinnekaan kita. Jangan sampai kita terkoyak dan tercerai-berai oleh kepentingan asing yang memanfaatkan Pilkada DKI," tandasnya. (detik.com/beritasatu.com)