Demo 2 Desember 2016, MUI Tegaskan GNPF Bukan Bagian dari MUI

Bachtiar Nasir, Ketua GNPF MUI Bersama Habib Rizieq.

SO - MUI mengambil sikap terkait rencana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang akan menggelar aksi pada 2 Desember mendatang. Berikut pernyataan sikap MUI yang tertuang dalam Taushiyah Kebangsaan.

Taushiyah Kebangsaan ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin disampaikan oleh Wasekjen MUI Sholahudin Wahid di kantor MUI, Selasa, 22 November 2016.

1. MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan musyawarah dengan para saluran lobi, eksekutif, pihak pengambil kebijakan, baik termasuk keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta aparat menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

6. MUI mengimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.

Demikian Taushiyah Kebangsaan MUI ini disampaikan semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum

Ma'ruf Amin

Sekretaris Jenderal

Anwar Abbas

(Sumber: detik.com)

Comments

Talk Show Literasi Keuangan FIFGROUP: OJK Apresiasi Langkah untuk Optimalkan Pembiayaan Dengan Cerdas dan Bijak

SO, JAKARTA,-Industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peran sektor keuangan itu sendiri, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan finansial masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekosistem yang berjalan. Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif, dengan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68%, meningkat signifikan dari angka 38,03% pada tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatan, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan peraturan berbagai produk serta layanan di sektor jasa keuangan. Perkembangan pesat dan digitalisasi di industri keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non...

Surca Online

Search This Blog