Surca Online

Ahok.   SO - Koordinator Tim Advokasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Yani menyambut baik keputusan penyidik Bareskrim menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. "Kajian-kajian kami (MUI) sendiri secara hukum sejak awal Pak Ahok memang akan tersangka, saya meyakini betul," ujar Ahmad Yani di Kediaman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Rabu, 16 November 2016. Dikutip dari jpnn.com, mantan anggota Komisi III DPR tersebut juga meyakini kalau Ahok tidak akan bisa menang di Pilgub DKI. Pasalnya, klaim dia, mayoritas rakyat Jakarta telah kecewa karena Ahok diduga melakukan penistaan agama. Apalagi ungkap Yani, saat ini partai-partai pendukung seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sudah mulai galau, akan melakukan evaluasi dukungan ke mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. "Ahok tersangka maka akan berdampak dukungan juga ke Ahok, dan dukungan ...

Jimly Asshiddiqie.     SO -Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menduga aksi lanjutan pada 25 November 2016 memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi menuntut kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memang tidak melarang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, karena demonstrasi merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini. Namun, jumlah massa jangan sebesar seperti aksi 4 November 2016. "Kalaupun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," kata Jimly, Senin (14/11). Jimly mengaku tidak ikhlas apabila umat Islam dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi, karena dianggap tidak sesuai konstitusi. "Saya sebagai ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak d...

Syaikh Mustafa Amr Wardani Bertemu Presiden Jokowi.   SO - Sepertinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai "ketakutan" dengan saksi ahli yang didatangkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dari Mesir, yaitu Syaikh Mustafa Amr Wardani. MUI pun mengirim surat kepada Grand Syaikh al-Azhar agar menarik pulang Syaikh Mustafa Amr Wardani yang akan menjadi saksi ahli terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Surat itu juga ditujukan kepada Duta Besar (Dubes) Mesir untuk Indonesia. Dikutip dari pojoksatu.id, surat yang berisi 4 poin itu meminta Syeikh Azhar untuk mempertimbangkan kedatangan Direktur Darul Ifta Mesir (Syeikh Amru Wardani) sebagai saksi ahli kasus Ahok. “Tadi pagi saya dan pimpinan MUI bertemu dengan Dubes Mesir untuk Indonesia. MUI mempertanyakan apakah benar petinggi lembaga Fatwa Mesir Darul Iftaa, Syeikh Mushthofa akan menjadi saksi meringankan kasus Ahok,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Mu...

SO - Korban penyebelihan agung yang terjadi di tepi sungai Efrat diceritakan dengan gamblang dalam teks suci, Berikut beberapa petikannya.  "Hari itu ialah hari Tuhan ALLAH semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawan-Nya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan ALLAH semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat." (Alkitab, Yeremia 46:10). Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ubaid Telah menceritakan kepada kami Syurahbil Bin Mudrik dari Abdullah Bin Nujai dari bapaknya bahwa dia berjalan bersama Ali radliallahu 'anhu, dan dia adalah pembela Ali, ketika sampai di Niwaya dan dia sedang menuju ke Shifin, Ali menyeru: "Sabarlah wahai Abu Abdullah, sabarlah Abu Abdullah di tepi sungai Eufrat." Maka aku berkata; "Ada apa?" Dia berkata; Ali menjawab; "Aku berkunjung kepada Nabi Salallahu 'Alaihi wa sallam suatu hari dan aku da...

Habib Rizieq Syihab.   SO -Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi kesempatan kepada Basuki Tjahja Purnamo alias Ahok selaku terlapor kasus dugaan penistaan agama, untuk mendatangkan saksi ahli, termasuk dari luar negeri.  Kapolri telah memastikan gelar perkara kasus itu digelar di Bareskrim Polri, Selasa, 15 November 2016. Semua saksi, termasuk saksi ahli dari Mesir, akan dihadirkan. “Itu dari pihak terlapor, kan boleh. Yang terlapor ambil dari Mesir silakan saja,” ujar Tito di Maki Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin, 14 November 2016, sebagaimana dikutip dari poskotanews.com. Ia lantas menunjuk contoh persidangan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kulama Wongso. Dalam sidang itu, dihadirkan saksi ahli dari Australia yang didatangkan kuasa hukum Jessica.  “Seperti Jessica mengambil (ahli) darii Australia, silakan,” ujarnya. Tito memastikan gelar perkara tak akan disiarkan melalui televisi secara langsung. Selain saksi, polisi juga ...

Gus Mus.   SO -Mantan Rois Syuriah Nahdhlatul Ulama (NU) KH. Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus melontarkan kritik pedas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gus Mus mempertanyakan status MUI yang hingga kini dianggapnya semakin tidak jelas. Menurut Gus Mus, status MUI selama ini tidak jelas dan membingungkan, apakah termasuk organisasi masyarakat, partai politik, atau Institusi Pemerintah. Meski menyandang status yang tidak jelas, kata Gus Mus, MUI mendapat anggaran dari pemerintah/ negara. “MUI ini sudah lama tidak jelas. Parpol, Ormas atau Lembaga Pemerintah. Tapi kok ya dapat APBN,” ujar Gus Mus saat ditemui CNNIndonesia.com di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Gus Mus mengatakan, tidak semua orang yang ada di MUI itu ulama, tapi banyak dari mereka yang menyebut dirinya ulama. Sehingga, menurut Gus Mus, banyak umat Islam yang menganggap MUI sebagai penentu fatwa yang wajib diikuti. “Asal jadi pengurus MUI terus kok dis...

Prof. DR. Hamka Haq, MA, Anggota Dewan Pertimbangan MUI.   SO - Ahli agama, Hamka Haq yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI menjelaskan Fatwa dari MUI kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak sah cenderung gegabah. "Ya saya setuju agak gegabah tidak sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh Islam al Quran" katanya, sebagaimana dilansir tribunnews.com. Menurutnya, MUI seharusnya terlebih dahulu memanggil Ahok terkait dengan pernyataan di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. "Fatwa itu keluar tanpa konfirmasi dengan Ahok mestinya dipanggil ayat Al-Quran surat al Hujurat ayat 6 menganjurkan supaya ada konfirmasi dulu apabila ada berita," katanya. Hamka menambahkan bahwa jika sudah ada salah prosedur seperti itu, maka apapun yang diputuskan oleh MUI tidak sah mulai dari awal hingga hasil dari fatwa tersebut. (is)