Poster Aksi 212 Beredar, Ada Foto Panglima TNI Disamping Rizieq Shihab, Polisi Akan Lakukan Pengamanan Ketat

SO - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) M Al Khaththath akan menggelar aksi lagi pada 21 Februari 2017. Menurutnya, aksi itu dilakukan untuk mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh umat untuk bersatu padu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau Aksi Bela Islam 212 demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia," kata Al Khaththath di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2017.

Dia juga mengatakan mendukung penuh langkah yang dilakukan DPR dalam penggunaan hak angket. Menurutnya, hal itu melanggar peraturan.

"Langkah politik yang dilakukan oleh DPR Rl, dalam menggunakan hak angket berkenaan dengan diaktifkannya kembali oleh Presiden RI, Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI, yang telah berstatus sebagai tersangka, karena jelas dan nyata kebijakan tersebut merupakan pelanggaran dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Sebelumnya, dia mengimbau umat Islam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017. Dia meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan tanggung jawab.

"Pertama kami mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, dan melaksanakan istigfar dan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan dan diberi kekuatan untuk memilih pemimpin," ujar Al Khaththath.

Parahnya, di jejaring sosial, beredar poster aksi yang bertajuk Aksi Damai Bela Islam 5 tersebut dan menjadi sorotan netizen. Di poster tersebut, selain terpampang wajah sejumlah ulama seperti Rizieq Shihab, Arifin Ilham dan Abdullah Gymnastiar, terdapat pula Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

'Pencatutan' sosok Gatot tampaknya membuat Pusat Penerangan (Puspen) TNI gerah. Menanggapi beredarnya poster ini, Puspen TNI melontarkan reaksi keras melalui akun resmi Twitter, @Puspen_TNI, Minggu, 19 Februari 2017.

Puspen TNI mengklarifikasi bahwa Panglima TNI tidak ada kaitannya dengan aksi damai tersebut. Dengan kata lain, Puspen TNI menyatakan poster tersebut hoax.

"TNI mengklarifikasi bhwa Panglima TNI sama sekali tdk ada kaitan n hubnya dg gerakan ini a.k.a HOAX," kicau akun @Puspen_TNI.

Kicauan Puspen TNI tersebut mengundang reaksi dari para netizen. Salah satunya komentar dari pengguna akun @AgusPerdanaK.

"Jgn yg menyebar hoax aja min, tp kelompok2 yg menyebarkan paham radikalisme itu. Mereka biang virusnya," cuit akun @AgusPerdanaK.

Cuitan tersebut dibalas oleh akun Puspen TNI. "Kami pasti tdk tinggal diam. Hoax sebelumnya yg pernah beredar, sdh kami temukan pelakunya, dn persiapkan proses hukum," kicau @Puspen_TNI.

Lalu ada pula cuitan @Ad1winat4 yang menilai hukuman diperlukan dari Puspen TNI, bukan cuma klarifikasi. "@Puspen_TNI Klarifikasi terus om, kapan actionnya? Punishment terhadap pelaku penting agar ada efek jera. Rakyat jg tidak suka TNI difitnah," cuit @Ad1winat4.

Lagi-lagi, cuitan tersebut dijawab oleh akun @Puspen_TNI. "@Ad1winat4 orgnya sdh d cari n ktmu oleh pihak yg berkompeten dri TNI, klarifikasi adl slah satu tugas dri @Puspen_TNI#dmmp," kicau @Puspen_TNI.

Sementara itu, Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menyatakan tidak ikut dalam aksi 21 Februari (212) mendatang. Selain itu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab dan FPI juga dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera.

"Dalam aksi 212, 21 Februari 2017 pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan," ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

"Ini tidak ada FPI ya. FPI dan GNPF MUI secara lembaga tidak ikut ikut dalam aksi ini," lanjutnya.

Kapitra juga menjelaskan, dalam aksi 212 tidak ditunggangi oleh kepentingan bermuatan politik. Aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi.

"Aksi yang dilakukan FUI itu hanya penyampaian aspirasi penegakan hukum tidak ada agenda politik di situ agar ada Justice for All. Menyampaikan fenomena hukum tidak agenda lain tidak agenda politik ini kegiatan damai," kata Kapitra.

Meski tidak mengikuti aksi, GNPF MUI akan tetap memantau jalannya aksi pada Selasa (21/2) mendatang.

"Kita tentu akan memonitor kalau aksi ini menyampaikan suatu tuntutan agar diperjuangkan oleh lembaga representasi masyarakat yang ada di DPR kita dukung. Kalau di luar itu kita mengimbau dan meminta tidak ada agenda lain di luar itu. Kita tunjukan kita damai dalam aksi," ungkap Kapitra.

Pihak kepolisian telah siap untuk mengamankan aksi tersebut. Polri akan menurunkan 10 ribu lebih personel.

"Polri sudah menyiapkan pengamanannya, kita akan kerahkan 10 ribu lebih personel untuk mengamankan aksi 21 Februari tersebut. Akan kita kawal dan kita jaga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Minggu (19/2).

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi terkait rencana demo tersebut, pada Sabtu (18/2) kemarin. Massa rencananya akan melakukan aksi selepas salat subuh.

"Rencananya dari pagi pukul 07.00 WIB mereka sudah bergerak ke depan DPR," imbuhnya. (Sumber: tribunnews/detik.com)