Skip to main content

Tak Bermoral! Mantan Mentan Era SBY yang Dipercaya Jokowi Jadi Kumut BUMN Ini Diduga Jadi Mafia Beras

Tak Bermoral! Mantan Mentan Era SBY yang Dipercaya Jokowi Jadi Kumut BUMN Ini Diduga Jadi Mafia Beras
Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo.  
SO - Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengaku mendapatkan informasi jika pada tahun ini panen beras bakal berlangsung dalam waktu dekat, dan sudah ada perusahaan swasta yang berniat memborong semua stok beras yang sediaanya diperuntukkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam menghadapi momen besar serta menjaga stabilitas pangan beras hingga akhir tahun.

"Untuk menghadapi tantangan besar serta menuju swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga, saya mendapatkan informasi serta temuan terbaru di lapangan yang mengejutkan bahwa ada mantan Menteri era SBY bernisial `AP` yang ternyata menjadi Komisaris Utama (Komut) di PT TP (Pemilik Perusahaan Swasta Pemborong beras) diam-diam ternyata telah memborong beras dengan target sampai dengan 2 juta ton dari berbagai jenis untuk ditimbun serta untuk mengendalikan harga beras di pasar," kata Firman kepada Harian Terbit, Kamis (14/5/2015).

Firman menjelaskan, bahwa pemilik perusahaan berinisial PT TP itu juga kini adalah salah salah satu Komut di salah satu PT milik BUMN yakni PT PTN yang juga aktivitas usahanya di sektor pertanian. "Dia sekarang sudah menjadi Komut di salah satu perusahaan BUMN yang baru saja resmi dipilih," tutur politisi Golkar itu.

Firman menilai bahwa dengan adanya informasi ini dirinya pun mengaku sedih serta kecewa. Sebab, sangat disayangkan ada orang atau oknum yang sudah dipercaya oleh presiden dengan diberikan posisi strategis di salah satu perusahaan negara. Tetapi malah justru memanfaatkan situasi serta kekuasaanya untuk dapat merampok negara khususnya melalui swasembada pangan.

"Sungguh sangat ironis karena pejabat-pejabat yang ditunjuk harusnya mengamankan kedaulatan pangan dan melaksanakan amanat presiden tetapi justru ikut bermain-main dalam komoditi pangan yang menjadi hak masyarakat," sesalnya.

Ditambahkan Firman, bahkan dirinya mendapatkan kabar jika ada skenario dari mafia pangan yang mana salah satunya diisi oleh perusahaan milik mantan menteri ataupun menteri yang masih aktif tengah siap memperlemah Bulog dan Menteri Pertanian (Mentan) yang seolah-olah dianggap tidak berhasil, sehingga bila hal ini terjadi kedua belah pihak inilah yang akan dipersalahkan karena tidak bisa menjaga kedaulatan swasembada beras nasional.

"Mereka mencoba mencari `kambing hitam` atas persoalan ini dengan menyasar hal tersebut kepada Bulog dan Mentan hingga keduanya harus dilengserkan oleh presiden," tegasnya.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat Firman berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat secepatnya merespon serta menyelidiki hal ini. Karena akan sangat berbahaya jika orang-orang dekat dari presiden sendiri yang akan siap `membunuh` negaranya dengan memanfaatkan situasi serta kondisi bangsa yang sedang labil.

"Jokowi saya harap harus waspada terhadap perilaku kotor orang-orang di lingkarannya. Apalagi ini sudah menyangkut masalah hukum, dimana yang melakukan hal itu sudah melanggar UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan Nasional. Dan, sebagai tambahan informasi, sampai saat ini sang mantan Menteri serta juga mantan Komut PT TP itu sudah mampu mengendalikan beras nasional kita sampai dengan 3500 Ton per/hari dari gudang ke pasar Induk Cipinang. Karena itu Jokowi saya harap waspadalah," pungkasnya.

(ibnu/Sumber: harianterbit.com)

Comments

Popular posts from this blog

Talk Show Literasi Keuangan FIFGROUP: OJK Apresiasi Langkah untuk Optimalkan Pembiayaan Dengan Cerdas dan Bijak

SO, JAKARTA,-Industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.  Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peran sektor keuangan itu sendiri, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan finansial masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekosistem yang berjalan. Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif, dengan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68%, meningkat signifikan dari angka 38,03% pada tahun 2019.  Meskipun terdapat peningkatan, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan peraturan berbagai produk serta layanan di sektor jasa keuangan.  Perkembangan pesat dan digitalisasi di industri keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.  Oleh karena itu, upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non...

Setelah Debat Cagub, Swing Voters Diyakini ke Ahok-Djarot, Ini Kata Ruhut Sitompul

SO   - DPP PDI Perjuangan menyatakan puas dengan penampila jagonya, pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat‎, dalam debat calon gubernur Jakarta yang dilaksanakan KPUD, tadi malam. Penampilan yang keren alias cool, dipadu kerja sama apik Ahok-Djarot dinilai sebagai yang terbaik. ‎"Persepsi positif sosmed yang menempatkan Ahok Djarot jauh lebih unggul adalah hasil dari konsistensi Ahok yang tidak pernah terpancing oleh serangan tajam pasangan lain," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Sabtu (14/1). Hasto mengatakan, pihaknya merasa sangat puas dengan penampilan Ahok yang jauh lebih cool dan konsisten di dalam menyampaikan program berdasarkan pengalaman yang nyata. "Karena itulah saya sepakat dengan closing statement pasangan nomor 2 tersebut bahwa untuk menjadi Gubernur dan Wagub DKI diperlukan konsistensi, program nyata, dan keberanian bersikap daripada sekadar retorika. Menjadi pemimpin tidak bisa bermodalkan hafalan,"‎ u...

What? Raja Salman Bertemu Ormas Islam Bahas Isu Radikalisme

Ahok Bersalaman Dengan Raja Salman.  SO - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengapresiasi rencana pertemuan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Sebagai bentuk apresiasi itu, pihaknya memasang baliho besar di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. "Salah satu bentuk kegembiraan kami menyambut kedatangan Raja Salman, di depan gedung PBNU terpampang besar baliho selamat datang," kata Helmy, saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 Maret 2017. Menurut Helmy, dalam lawatannya ke Indonesia kali ini akan ada pembicaraan khusus antara Raja Salman dan PBNU, yaitu kesepakatan untuk menjaga perdamaian dunia. “Terutama mengantisipasi gerakan radikalisme global,” kata Helmy. Seluruh elemen masyarakat, Helmy mengatakan berkewajiban menjaga hubungan yang harmonis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia. Terlebih bagi umat Islam. Ia menambahkan, Raja Salman adalah Khadimul haramain yang ...